Kamis, 15 November 2018 | 19:26 WIB

Badan Konsultasi & Penasihat Hukum MP 2017-2022

Majelis Pusat MP GPdI periode 2017-2022  mempunyai beberapa badan untuk menjawab kebutuhan jemaat yang berhubungan dengan hukum. Salah satunya adalah Badan Konsultasi & Penasihat Hukum (BKPH) MP GPdI.

Beberapa program pelayanannya adalah:

1. Konsultasi Hukum
2. Penanganan Perkara Litigasi & Non Litigasi
3. Mediasi & Pendampingan
4. Seminar
5. Penyuluhan Hukum

Keterangan selanjutnya bisa hubungi sekretariat Umum BKPH Pdt Jonathan Soeharto SH di 0818731111.

Berikut ini adalah notulen rapat BKPH:

NOTULEN BKPH (BADAN KONSULTASI & PENASEHAT HUKUM) MP GPdI (2017).
 
*Melaporkan Notulen RaKor BKPH tgl 28 Nov 2017 di Sentra GPdI Jakarta bersama Majelis Pusat GPdI.*
 
Pelaksanaan : 28-11-2017.
Jam                    : 9.00 - 12.00 wib
Tempat            : Gedung Sentra  GPdI Jakarta
 
Agenda Rapat:
1. Doa Pembukaan

2. Kata Sambutan 

A. Ketua BKPH

B. Arahan ketua berdasarkan Surat kepada MP perihal Rencana Program Kerja Januari - Desember 2018 dgn No: 01/BKPH.MP/GPdI/XI/2017
 
3.  Hasil arahan Pimpinan MP & saran pendapat peserta rapat terhadap 4 bidang program kerja adalah sebagai berikut:

*A. Bidang Advokasi dan Penanganan perkara :*
I. Penanganan perkara dapat dilakukan bila ada perkara (Insidentil). 
II. BKPH Pusat adalah mitra kerja Majelis Daerah (MD) dengan demikian setiap MD wajib minimal memiliki 1 orang yg ditunjuk utk menjadi bagian dari BKPH.
III. Dalam menyelesaikan perkara (konflik) perlu memperhatikan wil kerja lembaga dlm struktural GPdI (MaWil, MD, MP). Bila dalam penanganan perkara MD tidak dpt mengatasi maka MD dpt mengajukan permohonan pendampingan dari BKPH MP dengan mengirim Surat Permohonan Pendampingan. Atas diterimanya Surat Permohonan tersebut maka BKPH Pusat akan menerbitkan Surat Tugas kepada anggota yang diutus untuk mendampingi/menyelesaikan perkara di wilayah MD tersebut. 
IV. Dalam menyelesaikan perkara, BKPH tidak memungut biaya.
V. Perlu mengusulkan kpd BPH MP utk membentuk Majelis Kode Etik guna menyelesaikan perkara yang berbasis *Non Litigasi* khususnya menyangkut etika moral hamba Tuhan yg aktif melayani. 
Personalia dalam Majelis tersebut adalah: 
a).Hamba Tuhan yg memiliki Itegritas dan Etis pelayanan yg mumpuni. 
b). Ahli Hukum yg memiliki nilai nilai rohani yg teruji. 
*Contoh kasus* yang ditangani oleh Majelis Kode Etik al: Perjinahan, Perwasitan dalam menyelesaikan konflik internal GPdI.
Karena tidak semua perkara harus diselesaikan di Pengadilan. 
VI. Perlu di Bentuk LBH GPdI untuk menangani perkara berbasis Litigasi  dan memerlukan Ahli hukum/Advokat.
VII. Untuk memperkuat poin-poin diatas maka perlu pendataan Jemaat GPdI yang memiliki profesi Advokat, Jaksa, Hakim. di setiap wilayah kerja MD - MD GPdI.
 
*B. Bidang Konsultasi :*
Bahwa yang dimaksud dengan Konsultasi adalah suatu tindakan yang memberi konsultasi dalam bidang - bidang: Perkawinan/perceraian, pertanahan,  perijinan tempat ibadah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
 
Saat berinteraksi dalam rapat BKPH, diputuskan perlu ada pencerahan hukum karena banyak hamba - hamba Tuhan perlu dibekali dgn pengetahuan  di bidang Hukum, hal tersebut dapat terlihat dalam konsultasi - konsultasi Hukum  secara sporadis yg dilakukan hamba - hamba Tuhan GPdI kepada pengacara - pengacara kristen sebelum dibentuknya BKPH GPdI.
Contoh:
1. Banyak anggota Gereja, yang tidak memahami "proses peralihan" salah satunya dalam bentuk "hibah" yang berhubungan dengan aset GPdI. 
2. GPdI banyak melahirkan perintisan baru, dan para perintis banyak yang 
tidak memahami bagaimana mengurus IMB sesuai dengan tata aturan SKB2M.
 
*C. Bid. Pendidikan dan Penyuluhan :*
BKPH MP GPdI Bidang Pendidikan dan Penyuluhan,  memiliki tugas memberikan pengetahuan dan pencerahan hukum dgn maksud dan tujuan agar Hama Tuhan/pendeta serta jemaat GPdI pd umumnya memiliki kesadaran hukum yg tinggi, dalam bentuk Seminar, Lokakarya, Simposium.
Berdasarkan hal tsb di atas maka peserta rapat sepaham untuk hal - hal sbb:
1. Perlu menyelenggarakan seminar, simposium, yg memiliki beberapa unsur materi al. Penjabaran korelasi hukum dan Alkitab
2. Kelas Paralelagal Hukum selama 2 hari baik dipusat maupun daerah sesuai permintaan.
 
4. Penutup - Selesai
 
Demikian Notulen ini disampaikan utk diketahui dan di Doakan. Tuhan memberkati.
 
*Jakarta, 28 Nov 207*
*Pengurus BKPH MP GPdI,*
 
*Ketua BKPH :*
Pdt Bambang Trisnanto,SH,STh,MH
 
*Sekretaris Umum BKPH:*
Pdt Jonathan Soeharto,SH

 

 *Sumber: Pdt Jonathan Soeharto